Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam pemerataan akses internet yang cepat dan merata. Kendala utama terletak pada harmonisasi kebijakan pemerintah dengan industri lokal, serta keterbatasan akses modal untuk proyek infrastruktur digital. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Strategis dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Denny Setiawan, dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta. Percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi krusial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
Pemerintah menyadari pentingnya pemerataan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Namun, proses pembangunan infrastruktur digital ini dihadapkan pada berbagai kendala yang kompleks.
Harmonisasi Kebijakan dan Industri Lokal: Sebuah Tantangan Kompleks
Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Membangun koneksi internet di suatu daerah, misalnya, memerlukan izin dan koordinasi yang rumit dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat setempat.
Denny Setiawan mencontohkan proses pembangunan infrastruktur internet yang membutuhkan koordinasi yang kompleks dan memakan waktu. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur digital.
Keterbatasan Modal: Investasi Digital Masih Terbatas
Sumber pendanaan menjadi tantangan lain yang signifikan. Investasi di bidang infrastruktur digital, berbeda dengan sektor lain seperti transportasi atau pekerjaan umum, masih didominasi oleh industri swasta. Hal ini menciptakan ketergantungan dan potensi kesenjangan investasi di daerah-daerah yang kurang menarik secara komersial.
Minimnya pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur digital di daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor penghambat pemerataan akses internet. Diperlukan strategi pembiayaan yang inovatif dan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini.
Strategi Pembiayaan Inovatif
Pemerintah perlu mengkaji ulang skema pembiayaan infrastruktur digital, mempertimbangkan kemitraan publik-swasta yang lebih efektif dan insentif fiskal yang menarik bagi investor. Model pembiayaan yang inovatif, seperti pengembangan dana infrastruktur khusus atau penggunaan obligasi hijau, dapat dipertimbangkan.
Kecepatan Internet Indonesia: Masih Tertinggal Dibanding Negara Tetangga
Kecepatan rata-rata internet di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Data Speedtest Global Index edisi Desember 2024 menunjukkan kecepatan fixed broadband Indonesia hanya 32,07 Mbps, jauh di bawah Kamboja yang mencapai 46,14 Mbps.
Kesenjangan kecepatan internet ini berdampak signifikan pada produktivitas, akses pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Percepatan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi menjadi sangat krusial untuk mengurangi kesenjangan ini.
- Peningkatan kapasitas infrastruktur backbone internet nasional.
- Pengembangan infrastruktur akses internet di daerah terpencil, termasuk melalui teknologi satelit.
- Peningkatan kualitas layanan internet dan penegakan regulasi yang lebih ketat.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini. Melalui International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, pemerintah berupaya membangun kolaborasi strategis antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Kelima topik utama yang dibahas dalam ICI antara lain infrastruktur perkotaan, konektivitas, perumahan, infrastruktur tangguh, dan pembiayaan infrastruktur. Acara ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.
Harapannya, dengan upaya kolaboratif dan terintegrasi dari berbagai pihak, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, menjamin pemerataan akses internet berkecepatan tinggi, dan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial bangsa. Penyederhanaan regulasi, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas layanan internet menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
