Mantan Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun melakukan kunjungan ke Balai Kota Jakarta pada Jumat, 23 Mei 2025. Ia bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan tersebut tak hanya sebatas silaturahmi, namun juga membahas sejumlah isu penting terkait kesehatan warga Jakarta. Salah satu poin utama yang diangkat adalah soal program vaksinasi TBC dan hak warga untuk menolaknya.
Dharma Pongrekun, yang juga merupakan mantan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 pada Pilkada 2024, menyampaikan sejumlah masukan kepada Gubernur Pramono. Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinan terkait kebijakan publik di Jakarta.
1. Keselamatan Jiwa di Atas Segalanya
Prioritas utama dalam setiap kebijakan, menurut Dharma Pongrekun, adalah keselamatan jiwa warga Jakarta. Hal ini menjadi dasar dari setiap masukan yang disampaikannya kepada Gubernur Pramono.
Ia menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Keputusan terkait program kesehatan harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan menghormati hak-hak individu.
2. Masukan untuk Kebaikan Warga Jakarta
Gubernur Pramono Anung merespon positif masukan yang disampaikan Dharma Pongrekun. Salah satu masukan tersebut diterima dengan baik karena dianggap bermanfaat bagi warga Jakarta.
Pramono menilai masukan tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama dan mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
3. Pentingnya Hak Tolak Vaksinasi
Dharma Pongrekun secara khusus menyoroti pentingnya hak warga Jakarta untuk menolak program vaksinasi TBC. Ia mengajukan agar tidak ada pemaksaan dalam program tersebut.
Prinsip “our body, our choice” diyakini harus dihormati sepenuhnya. Warga berhak menentukan pilihan atas tubuh mereka sendiri, termasuk dalam hal partisipasi dalam program vaksinasi. Kebebasan individu harus dijamin dan dilindungi.
Menjaga Keseimbangan antara Kesehatan Publik dan Hak Asasi
Menyusun kebijakan kesehatan publik yang efektif memerlukan keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat secara luas dan perlindungan hak asasi manusia. Program vaksinasi, meskipun bertujuan untuk melindungi kesehatan publik, tidak boleh mengabaikan hak individu untuk menolak partisipasi.
Pemerintah perlu memastikan keterbukaan informasi dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar warga dapat memahami manfaat dan risiko vaksinasi sebelum membuat keputusan.
Transparansi dan Partisipasi Publik
Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan. Proses pengambilan keputusan terkait program vaksinasi harus terbuka dan melibatkan perwakilan masyarakat.
Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan penerimaan program vaksinasi.
Kesimpulannya, pertemuan antara Dharma Pongrekun dan Gubernur Pramono Anung menjadi momentum penting dalam mengawal pelaksanaan program kesehatan di Jakarta. Pertemuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak asasi warga negara. Semoga aspirasi masyarakat dapat diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan demikian, Jakarta dapat mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan mengutamakan keselamatan jiwa warganya.
