Kepala Desa (Kades) Casmari dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah video dirinya asyik berjoget dan memberikan saweran di sebuah klub malam viral di media sosial. Aksi tersebut menimbulkan kontroversi dan pertanyaan dari masyarakat.
Casmari sendiri telah mengakui perbuatannya. Ia menyatakan tindakannya tersebut terjadi secara spontan dan dilakukan di tengah suasana ramai dan bising di dalam klub malam tersebut.
Klarifikasi Kades Casmari: Uang Pribadi, Bukan Dana Desa
Dalam klarifikasinya, Casmari menegaskan bahwa uang yang digunakan untuk saweran berasal dari penghasilan pribadinya, bukan dari dana desa. Ia menyebutkan memiliki beberapa sumber penghasilan, termasuk bisnis properti.
Casmari menjelaskan bahwa ia memiliki beberapa rumah dan mobil, serta bisnis tanah yang telah dijalaninya dalam waktu lama. Hal ini, menurutnya, membuktikan kemampuan finansialnya yang memadai.
Kebiasaan Sawer Sebelum Menjadi Kades
Menariknya, Casmari mengaku bahwa kebiasaan memberikan saweran di tempat hiburan bukan hal baru baginya. Ia bahkan pernah menghabiskan hingga Rp 15 juta untuk kegiatan serupa sebelum menjabat sebagai kepala desa.
Untuk kejadian viral di klub malam tersebut, ia memperkirakan hanya menghabiskan uang sekitar Rp 1 hingga Rp 3 juta. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengalamannya sebelumnya.
Penggunaan Gaji Kades untuk Kesejahteraan Masyarakat
Casmari juga menekankan bahwa gaji yang diterimanya sebagai kepala desa sejak tahun 2024 belum pernah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ia menyatakan telah mengalokasikannya untuk membantu masyarakat.
Pada tahun pertama masa jabatannya, seluruh gaji disumbangkan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim di Desa Karangsari. Pada tahun kedua, ia menggunakan gajinya untuk program Rutilahu dan perbaikan jalan.
Potensi Sanksi dan Dampak Sosial
Meskipun Casmari telah memberikan klarifikasi, aksi tersebut tetap menimbulkan pertanyaan mengenai etika dan kepemimpinan seorang kepala desa. Potensi sanksi dari pemerintah daerah atau bahkan tuntutan hukum masih mungkin terjadi.
Kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa juga bisa terdampak. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta etika dalam perilaku seorang pemimpin publik.
Kejadian ini menjadi sorotan karena menimbulkan perdebatan tentang batas antara kehidupan pribadi dan peran publik seorang kepala desa. Ke depan, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan edukasi terkait tata kelola pemerintahan desa dan etika kepemimpinan.
