Premanisme kembali menjadi sorotan tajam di Indonesia. Keluhan dari investor asing terkait gangguan keamanan dan ketidakpastian hukum dalam berbisnis telah memicu kekhawatiran. Aksi intimidasi, pemerasan, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok preman tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan kondusif. Dampaknya meluas hingga diliput media internasional, menimbulkan kekhawatiran terhadap prospek Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik di ASEAN.
Investasi besar seperti pabrik mobil listrik BYD dan VinFast pun terganggu. Hal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi ini bahkan telah menarik perhatian media asing, seperti South China Morning Post, yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan masalah gengster yang signifikan.
Dampak Premanisme terhadap Investasi Asing
South China Morning Post dalam artikelnya, “Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem,” menyoroti premanisme sebagai ancaman serius bagi masa depan industri mobil listrik di Indonesia. Media tersebut mencatat, preman yang diduga memiliki koneksi dengan elite politik dan aparat penegak hukum, telah menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur ekonomi dan politik Indonesia. Sejarah panjang premanisme, yang dapat ditelusuri hingga era kolonial Belanda, semakin mempertegas akar masalah ini.
Perusahaan asing seringkali menghadapi tekanan untuk “berkomunikasi” dengan preman lokal. Mereka mungkin dipaksa membayar sejumlah uang atau menawarkan pekerjaan kepada kelompok preman tersebut. Situasi ini menjadi semakin kompleks jika kelompok preman tersebut berafiliasi dengan organisasi massa besar (Ormas).
Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Premanisme
Pemerintah Indonesia merespon serius permasalahan ini. Menko Polhukam Budi Gunawan mengumumkan pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utama adalah menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Satgas Terpadu akan melibatkan TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya. Fokus utama pemberantasan premanisme diarahkan pada kawasan strategis seperti kawasan industri, pelabuhan, pusat logistik, dan proyek-proyek investasi prioritas nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat.
Tindakan Tegas Pemerintah
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir lagi tindakan premanisme. Setiap ancaman terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik untuk investor domestik maupun asing.
Pemerintah menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kepercayaan investor akan terus tergerus tanpa adanya stabilitas keamanan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas dan terukur perlu diambil untuk mengatasi masalah premanisme secara efektif.
Pandangan Ahli Mengenai Premanisme di Indonesia
Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia dan penulis buku “The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia,” menjelaskan bahwa gangguan preman terhadap investasi besar bukanlah hal yang mengejutkan. Menurutnya, perusahaan besar yang ingin beroperasi di suatu wilayah di Indonesia seringkali melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh lokal berpengaruh, termasuk preman.
Wilson menambahkan, masalah menjadi rumit jika kelompok preman tersebut terhubung dengan Ormas besar. Koneksi ini seringkali memberikan mereka keberanian dan agresivitas yang lebih tinggi karena adanya dukungan dari politisi atau partai politik. Pergantian pemerintahan juga seringkali dimanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk menguji batas dan relasi kekuasaan yang baru.
Premanisme merupakan masalah kompleks yang berakar dalam sejarah dan struktur sosial-politik Indonesia. Pembentukan Satgas Terpadu merupakan langkah penting, namun keberhasilannya bergantung pada komitmen dan koordinasi yang kuat antar lembaga terkait, serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan dalam mengatasi premanisme akan menjadi penentu penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
