Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Pelantikan ini diiringi oleh harapan besar terhadap peningkatan penerimaan negara dan perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.
Sri Mulyani menekankan pentingnya peran Dirjen Pajak yang baru dalam mencapai target penerimaan negara dan meningkatkan rasio perpajakan. Tantangan besar pun menanti Bimo Wijayanto untuk mencapai tujuan tersebut.
1. APBN: Instrumen Penting dan Tantangannya
Undang-Undang APBN menetapkan target penerimaan negara. Namun, pencapaian target tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan dinamis, mulai dari ekonomi hingga sosial.
APBN berperan krusial dalam pembiayaan kebutuhan negara secara berkelanjutan. Namun, hal ini harus diimbangi dengan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Penerimaan negara juga diharapkan mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat yang mampu diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya, sementara yang lemah tetap mendapatkan bantuan.
2. Kontradiksi Harapan Masyarakat dan Realita Pembayaran Pajak
Masyarakat menginginkan peningkatan penerimaan pajak. Ironisnya, baik masyarakat maupun pelaku usaha seringkali enggan membayar pajak.
Kontradiksi ini perlu dikelola secara berkelanjutan. Setiap rupiah pajak yang terkumpul berperan penting dalam mengatasi tantangan struktural bangsa.
3. Realisasi APBN hingga 30 April 2025: Kontraksi dan Tantangan ke Depan
Hingga 30 April 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun. Angka ini baru 26,4 persen dari target Rp3.005,1 triliun untuk tahun 2025.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi kontraksi 12,4 persen. Pendapatan negara tahun sebelumnya mencapai Rp925,2 triliun.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp657 triliun, terdiri dari pajak Rp557,1 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp100,1 triliun. Penerimaan pajak mengalami kontraksi 8,7 persen.
Penerimaan pajak mengalami penurunan 10,8 persen, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat 4,4 persen. Tahun sebelumnya, penerimaan pajak mencapai Rp624,2 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp95,7 triliun.
Data ini menunjukkan tantangan signifikan yang dihadapi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara. Penurunan penerimaan pajak memerlukan strategi inovatif dan efektif dari Dirjen Pajak yang baru.
Perlu adanya strategi jitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu juga peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perpajakan.
Dengan tantangan yang ada, Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak yang baru akan menghadapi ujian berat. Suksesnya ia dalam menjalankan tugasnya akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas keuangan negara.
Keberhasilan Bimo dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki pelayanan akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
