Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengambil langkah kontroversial dengan mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional. Keputusan ini, yang diumumkan secara resmi oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, merupakan eskalasi signifikan dalam konflik berkepanjangan antara pemerintah dan salah satu universitas ternama di dunia. Langkah ini berpotensi berdampak besar pada Harvard, baik secara akademik maupun finansial.
Keputusan ini menargetkan salah satu sumber kekuatan utama Harvard: keunggulan akademiknya yang ditopang oleh mahasiswa internasional dari berbagai penjuru dunia. Pembatasan ini diperkirakan akan mempengaruhi sekitar seperempat dari total mahasiswa Harvard.
1. Potensi Gugatan Hukum dan Dampak Akademis
Langkah pemerintah Trump ini dinilai sebagai upaya untuk menekan Harvard agar tunduk pada agenda politik tertentu. Pencabutan izin tersebut diprediksi akan memicu gugatan hukum dari Harvard, menyusul gugatan sebelumnya yang diajukan bulan lalu terkait campur tangan pemerintah dalam kurikulum, penerimaan mahasiswa, dan praktik perekrutan. Universitas menyatakan keputusan tersebut melanggar hukum dan berpotensi merugikan reputasi serta misi akademik Harvard.
Surat resmi pencabutan izin yang dikirimkan kepada Harvard oleh Menteri Noem menegaskan bahwa sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran Universitas Harvard dicabut. Harvard, sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka, telah lama dikenal karena keberagaman mahasiswa internasionalnya yang memperkaya kehidupan kampus dan berkontribusi pada penelitian dan pengembangan. Pencabutan izin ini secara langsung mengancam keberagaman tersebut.
2. Dampak Kebijakan Terhadap Mahasiswa Saat Ini dan Mendatang
Kebijakan pemerintah AS ini berlaku untuk mahasiswa internasional yang saat ini terdaftar di Harvard, maupun calon mahasiswa baru. Mahasiswa internasional yang telah diterima di Harvard terancam kehilangan status hukum mereka jika tidak dapat memenuhi persyaratan baru yang belum ditetapkan. Hal ini membuat mereka menghadapi ketidakpastian dan kesulitan besar.
Kementerian Keamanan Dalam Negeri menekankan bahwa Harvard tidak lagi diizinkan untuk menerima mahasiswa asing. Konsekuensi dari kebijakan ini sangat luas dan berdampak signifikan terhadap kehidupan akademik ribuan mahasiswa. Harvard sendiri menyatakan akan memberikan bimbingan dan dukungan kepada para mahasiswa yang terdampak.
3. Dampak Finansial dan Respon Harvard
Sekitar 6.800 mahasiswa internasional terdaftar di Harvard pada tahun ajaran 2024-2025, mewakili sekitar 27 persen dari total jumlah mahasiswa. Kehilangan mahasiswa internasional ini akan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi Harvard, mengingat biaya kuliah yang tinggi dan kontribusi signifikan mahasiswa internasional terhadap pendapatan universitas. Mahasiswa internasional cenderung membayar biaya kuliah yang lebih tinggi daripada mahasiswa domestik.
Jason Newton, direktur hubungan media Universitas Harvard, menyatakan bahwa tindakan administrasi Trump tersebut merupakan tindakan pembalasan yang akan merugikan komunitas Harvard dan Amerika Serikat. Universitas bertekad untuk mempertahankan kemampuannya dalam menerima mahasiswa internasional dan akan mengambil langkah hukum untuk membatalkan keputusan ini. Mereka menekankan pentingnya keberagaman mahasiswa internasional bagi lingkungan akademik dan penelitian di Harvard.
Program visa pelajar federal yang diawasi oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai bertanggung jawab atas pengawasan mahasiswa internasional dan sertifikasi universitas-universitas yang menerima mereka. Pencabutan izin Harvard menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan legalitas proses tersebut.
Langkah pemerintah AS ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan akademik global dan daya tarik Amerika Serikat sebagai destinasi pendidikan bagi mahasiswa internasional. Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam campur tangan urusan internal universitas. Ke depan, sangat penting untuk memantau perkembangan hukum dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap Harvard dan institusi pendidikan tinggi lainnya.
