Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, yang berlangsung pada 6 Mei 2025, menjadi momen penting dalam upaya percepatan inklusi keuangan di Indonesia. Digagas oleh Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dan Gates Foundation, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), IFIS 2025 mengangkat tema “Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita”. Acara ini menjadi platform strategis untuk membahas dan mengatasi berbagai tantangan dalam akses layanan keuangan di Indonesia.
Tingginya angka inklusi keuangan di Indonesia menjadi fokus utama diskusi. Data menunjukkan tren positif, dengan 76,3% masyarakat memiliki rekening di lembaga keuangan formal dan 88,7% menggunakan layanan keuangan formal. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dan perluasan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
Percepatan Inklusi Keuangan: Tonggak Baru bagi Indonesia
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, menekankan pentingnya IFIS 2025 sebagai langkah nyata dalam mempercepat inklusi keuangan. Forum ini, menurutnya, bukan sekadar ruang dialog, tetapi juga wadah untuk merumuskan solusi konkrit bagi permasalahan akses layanan keuangan. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 91% pada 2025 dan 93% pada 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Barbara Ubaldi, Global Senior Director for Government Innovation & AI dari TBI, turut menyoroti pentingnya akses keuangan dasar. Akses ini, menurutnya, krusial dalam mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan, terutama saat krisis ekonomi melanda. Pemanfaatan infrastruktur digital dan teknologi inovatif menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan menekan biaya operasional.
Peluncuran Dokumen Strategis: IKAD dan Perannya
IFIS 2025 juga menandai peluncuran dokumen strategis Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan dan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan peran vital 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata.
IKAD, menurutnya, merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan target nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, IKAD menjadi alat ukur yang efektif dalam memantau progres dan mengidentifikasi area yang perlu mendapat perhatian khusus.
Isu Krusial dan Tantangan ke Depan
Diskusi panel dalam IFIS 2025 mengangkat beberapa isu krusial. Pemberdayaan perempuan melalui akses keuangan yang setara menjadi salah satu poin penting. Literasi keuangan dan perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama, mengingat pentingnya edukasi dan keamanan dalam penggunaan layanan keuangan.
IFIS 2025 dihadiri lebih dari 1.000 peserta, baik secara luring maupun daring. Pertemuan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Harapannya, forum ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam inklusi keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kesuksesan IFIS 2025 diharapkan menjadi pendorong utama terwujudnya inklusi keuangan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
