Indonesia, negara agraris dengan potensi alam subur, mengalami paradoks: ketahanan pangannya terancam meski memiliki lahan pertanian yang luas. Data BPS tahun 2025 menunjukkan jumlah penduduk mencapai 284,43 juta jiwa, sementara jumlah petani berdasarkan Sensus Pertanian 2023 hanya 29,36 juta. Rasio yang timpang ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.
Penyusutan lahan pertanian semakin memperparah keadaan. Alih fungsi lahan untuk permukiman dan industri mengakibatkan hilangnya lahan produktif sekitar 110.000 hektare sawah setiap tahunnya. Kondisi ini mendesak kita untuk tidak hanya mempertanyakan predikat “negara agraris”, tetapi juga untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada ekosistem pertanian nasional.
Tantangan Ketahanan Pangan di Indonesia
Jumlah petani yang terbatas dan terus berkurang menjadi kendala utama. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan harus menanggung beban yang sangat besar.
Persebaran lahan pertanian yang tidak merata juga menciptakan masalah distribusi. Wilayah tertentu kekurangan komoditas tertentu, memaksa ketergantungan pada pasokan dari daerah lain yang berdampak pada peningkatan biaya dan harga.
Fluktuasi harga pangan yang sering terjadi, terutama menjelang hari raya besar, menambah beban masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem ketahanan pangan nasional.
Membangun Ekosistem Pertanian yang Berkelanjutan
Perbaikan ekosistem pertanian membutuhkan kerja sama multipihak. Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mendukung petani, memberikan pembinaan dan penyuluhan, serta memastikan stok pangan tercukupi dan terdistribusi merata.
Peran swasta juga penting. Perusahaan di sektor pertanian perlu menjalankan bisnis secara etis dan berkelanjutan, memberikan harga yang layak kepada petani, dan memastikan produk sampai ke konsumen dengan harga yang terjangkau.
Namun, solusi jangka panjang tidak hanya bergantung pada pemerintah dan swasta. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
Gerakan Nasional Menyemai Budaya Bertani
Masyarakat perlu menanamkan kembali budaya bertani, baik dalam skala besar maupun kecil. Tidak semua orang harus menjadi petani profesional, tetapi setiap individu dapat berkontribusi.
Berbagai Inisiatif Pertanian untuk Semua Kalangan
- Pemuka masyarakat dapat menginisiasi penanaman komoditas pangan di lahan kosong sekitar, dirawat bersama, dan hasilnya dibagi secara gotong royong.
- Masyarakat urban dapat memanfaatkan teknologi pertanian modern seperti vertikultur untuk menanam di lahan terbatas.
- Kaum muda dapat mengembangkan pertanian cerdas (smart farming) yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- Pemilik lahan luas dapat menerapkan prinsip permakultur untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti contohnya sistem Subak di Bali.
Bahkan tanpa lahan luas dan teknologi canggih, menanam di pekarangan rumah sekalipun tetap bermakna. Menanam cabai atau tomat, meskipun dalam jumlah kecil, memberikan kepuasan tersendiri dan mengurangi ketergantungan pada pasar.
Bertani, meski dalam skala kecil, mengajarkan kesadaran akan proses produksi pangan, menumbuhkan rasa syukur, dan mempererat hubungan keluarga. Setiap suapan makanan menjadi momen untuk menghargai usaha dan proses yang dilalui sebelum sampai di meja makan.
Dengan demikian, gerakan untuk memperbaiki ekosistem pertanian di Indonesia bukanlah sekadar upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih bermakna, lebih menghargai alam, dan lebih bersyukur atas anugerah Tuhan.
Indonesia, dengan potensi alamnya yang melimpah, mampu menjadi negara agraris yang mandiri dan sejahtera. Namun, hal itu membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
