Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai penjuru Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi yang diberi tajuk “Aksi Akbar 205” ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan para pengemudi. Aksi ini diorganisir oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, dan diikuti oleh pengemudi roda dua maupun roda empat.
Para pengemudi ojol menyuarakan keprihatinan mereka atas kondisi yang semakin sulit. Potongan pendapatan yang tinggi dari perusahaan aplikasi dan sistem tarif yang tidak adil menjadi sorotan utama. Mereka berharap pemerintah dan pihak aplikator segera merespon tuntutan mereka.
Tuntutan Lima Poin Pengemudi Ojol
Aksi demonstrasi ini membawa lima tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah dan perusahaan aplikasi ojek online. Tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek yang berdampak langsung pada kesejahteraan para pengemudi.
Pertama, pengemudi meminta Presiden dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022.
Kedua, DPR RI Komisi V didesak untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikasi guna membahas regulasi layanan transportasi daring yang lebih adil.
Ketiga, pengemudi meminta penetapan potongan maksimal 10 persen dari pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan aplikasi. Saat ini, banyak yang menerapkan potongan hingga hampir 50 persen.
Keempat, mereka menuntut revisi sistem tarif penumpang. Skema diskon seperti “aceng,” “slot,” “hemat,” dan “prioritas” dinilai merugikan dan menekan pendapatan pengemudi.
Kelima, pengemudi meminta penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang yang melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).
Aksi Offbid Massal dan Dampaknya
Selain aksi demonstrasi di jalan, Garda Indonesia juga menyerukan aksi *offbid* massal. Ini berarti para pengemudi akan menghentikan sementara layanan mereka melalui aplikasi secara serentak.
Aksi ini berpotensi mengakibatkan lumpuhnya sebagian atau bahkan seluruh layanan pesan antar dan transportasi daring di Indonesia. Dampaknya tentu akan dirasakan oleh masyarakat luas.
Peserta aksi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan betapa luasnya permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojol. Keprihatinan ini tidak hanya dialami di kota-kota besar, namun juga di daerah.
Harapan Garda Indonesia dan Dampak Aksi
Garda Indonesia berharap aksi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPR RI untuk mengevaluasi regulasi yang ada. Mereka menginginkan perlindungan yang lebih adil bagi pengemudi dalam ekosistem transportasi digital nasional.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan permintaan maaf atas potensi kemacetan dan gangguan aktivitas masyarakat akibat aksi ini. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika pemerintah tidak merespon tuntutan mereka.
Aksi ini menandai eskalasi tuntutan dari para pengemudi ojol. Mereka berharap suara mereka didengar dan pemerintah serta perusahaan aplikasi ojek online memberikan solusi yang berkelanjutan demi kesejahteraan para pengemudi. Ke depannya, diperlukan dialog yang konstruktif dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan berkelanjutan.
