Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menorehkan prestasi gemilang sebagai kontributor terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kuartal pertama tahun 2025. Prestasi ini menunjukkan peran vital sektor digital dalam perekonomian nasional.
Dengan kontribusi sebesar Rp 3,25 triliun atau sekitar 10,9% dari total PNBP K/L yang mencapai Rp 29,7 triliun, Kominfo berhasil melampaui kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kominfo, Juara PNBP Kuartal I-2025
Data tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). Capaian ini menjadi bukti efektifitas pengelolaan sektor digital di Indonesia.
Secara keseluruhan, realisasi PNBP hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun, atau 22,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 513,6 triliun. Kominfo memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian ini.
Sumber-Sumber PNBP Terbesar
PNBP tersebut bersumber dari berbagai sektor. Sektor sumber daya alam (SDA) migas memberikan kontribusi terbesar kedua.
- PNBP SDA migas mencapai Rp 24,9 triliun (20,6% dari target).
- PNBP SDA non-migas mencapai Rp 25,7 triliun (26,5% dari target).
- PNBP kekayaan negara dipisahkan/dividen BUMN mencapai Rp 10,88 triliun (12,1% dari target).
- PNBP lainnya mencapai Rp 37,2 triliun (29,1% dari target).
- PNBP badan layanan umum (BLU) mencapai Rp 17,1 triliun (21,9% dari target).
Kominfo berhasil berada di peringkat teratas dalam daftar 10 K/L penyumbang PNBP terbesar, menunjukkan dominasi sektor digital dalam penerimaan negara.
Strategi Optimalisasi PNBP ke Depan
Berikut 10 K/L penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I-2025:
- Kementerian Komunikasi dan Digital: Rp 3,25 triliun (10,9%)
- Kementerian Perhubungan: Rp 3,16 triliun (10,6%)
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp 2,22 triliun (7,4%)
- Kepolisian RI (Polri): Rp 2,12 triliun (7,1%)
- Kejaksaan: Rp 0,81 triliun (2,7%)
- Kementerian ATR/BPN: Rp 0,80 triliun (2,7%)
- Kementerian Agama: Rp 0,56 triliun (1,9%)
- Kementerian Hukum dan HAM: Rp 0,53 triliun (1,8%)
- Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 0,48 triliun (1,6%)
- Kementerian Pertahanan: Rp 0,47 triliun (1,6%)
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas capaian ini.
Suahasil Nazara juga menambahkan bahwa Kemenkeu tengah merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP bersama beberapa K/L lainnya.
Keberhasilan Kominfo ini mencerminkan pertumbuhan pesat sektor komunikasi dan digital di Indonesia, serta potensi besarnya dalam mendukung penerimaan negara. Hal ini mendorong upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan inovasi di bidang digital.
Ke depan, kolaborasi antar kementerian dan lembaga akan semakin penting untuk mengoptimalkan potensi PNBP dari berbagai sektor, termasuk sektor digital yang terus berkembang.
